Muhammad Zairin
Di tengah dinamika organisasi PWI Aceh, Muhammad Zairin, S.H., menawarkan gagasan tentang Dewan Kehormatan yang independen, adil, dan berintegritas. Baginya, menjaga kehormatan wartawan bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan memastikan etika, keadilan, dan martabat profesi tetap berdiri.
Banda Aceh-Menjadi wartawan bukan hanya tentang keberanian mengungkap fakta. Ada tanggung jawab etik yang harus dijaga, ada kepentingan publik yang harus dilindungi, dan ada kehormatan profesi yang tidak boleh dipertaruhkan.
Namun, siapa yang menjaga kehormatan para penjaga informasi itu ketika persoalan etik muncul di lingkungan organisasi sendiri?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu latar pemikiran Muhammad Zairin, S.H., calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031.
Zairin menawarkan gagasan membangun Dewan Kehormatan yang independen, berintegritas, berwibawa, dan berkeadilan. Ia ingin DKP tidak sekadar menjadi lembaga yang memeriksa pengaduan dan menjatuhkan sanksi, tetapi juga menjadi benteng penjaga martabat wartawan.
Gagasan tersebut berangkat dari satu prinsip mendasar yaitu etika harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Dalam pandangannya, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Kode Perilaku Wartawan (KPW) harus menjadi pedoman utama dalam menangani setiap dugaan pelanggaran.
Tidak boleh ada perlakuan berbeda karena kedekatan personal, perbedaan kelompok, maupun posisi seseorang dalam organisasi.
Keadilan Tidak Boleh Memilih Kawan
Bagi Zairin, independensi merupakan fondasi utama lembaga kehormatan. DKP harus terbebas dari intervensi kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, maupun tekanan politik dan kekuasaan.
Prinsip tersebut menjadi penting karena kewibawaan lembaga etik sangat bergantung pada kepercayaan anggotanya. Sebuah keputusan akan sulit memperoleh legitimasi apabila prosesnya dianggap tidak objektif.
Karena itu, Zairin menempatkan prinsip praduga tak bersalah sebagai bagian penting dalam penanganan perkara.
Setiap wartawan yang diadukan harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi dan menyampaikan pembelaan. Pengaduan juga harus ditangani secara transparan, proporsional, dan akuntabel.
Dengan pendekatan tersebut, penegakan etik tidak dimaksudkan untuk menghakimi seseorang, melainkan memastikan setiap persoalan diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan organisasi.
Keadilan, dalam gagasan Zairin, tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang berhadapan dengan lembaga kehormatan.
DKP Bukan Sekadar Lembaga Penghukum
Ada hal lain yang ingin ditekankan Zairin: pembinaan. Ia menilai, membangun profesionalisme wartawan tidak cukup dengan menjatuhkan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Organisasi juga harus hadir melalui pendidikan dan sosialisasi etika jurnalistik secara berkelanjutan.
Pemahaman tentang independensi, akurasi, keberimbangan, serta tanggung jawab terhadap kepentingan publik perlu terus diperkuat.
Karena itu, salah satu misi strategisnya adalah membangun budaya organisasi yang menjunjung kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Pendekatan ini menempatkan wartawan bukan hanya sebagai pihak yang harus diawasi, tetapi juga sebagai insan pers yang membutuhkan pembinaan dan penguatan kapasitas profesional.
Zairin juga memasukkan penguatan koordinasi dengan Dewan Kehormatan PWI Pusat. Hal itu mencakup penanganan perkara etik, pelaksanaan putusan, serta penyelesaian keberatan sesuai AD/ART dan ketentuan organisasi.
Lima Prinsip, Satu Tanggung Jawab
Untuk menjalankan gagasannya, Zairin merumuskan lima prinsip kepemimpinan. Integritas, independensi, keadilan, profesionalisme, dan pembinaan.
Kelima prinsip tersebut menjadi kerangka yang ditawarkan dalam pencalonannya untuk memimpin DKP PWI Aceh selama lima tahun mendatang.
Namun, ia juga menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Independensi harus dibuktikan ketika berhadapan dengan kepentingan internal. Keadilan harus terlihat ketika perkara melibatkan pihak yang memiliki kedekatan maupun pengaruh. Transparansi harus hadir dalam setiap tahapan penanganan pengaduan.
Sebab, kepercayaan terhadap lembaga kehormatan tidak lahir hanya dari rumusan visi dan misi. Kepercayaan tumbuh melalui konsistensi tindakan dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam komitmennya, Zairin menyampaikan bahwa Dewan Kehormatan bukan sekadar lembaga yang menjatuhkan sanksi, melainkan penjaga marwah profesi dan benteng integritas wartawan.
Ia juga mengingatkan bahwa kehormatan pers tidak cukup dibangun melalui kebebasan menyampaikan informasi. Tanggung jawab, kepatuhan terhadap etika, keberanian mengoreksi kesalahan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
Menjaga Marwah, Merawat Kepercayaan
Bagi organisasi profesi, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Namun, perbedaan itu semestinya tidak menghilangkan rasa keadilan dan solidaritas sesama wartawan.
Di sinilah peran Dewan Kehormatan menjadi penting: menjaga agar kebebasan dan dinamika organisasi tetap berjalan dalam koridor etika.
Melalui slogan “Menjaga Etik, Menegakkan Integritas, Merawat Marwah Pers Aceh”, Muhammad Zairin merangkum arah kepemimpinan yang ditawarkannya kepada peserta Konferprov PWI Aceh.
Pada akhirnya, kehormatan sebuah organisasi tidak ditentukan oleh seberapa banyak aturan yang dimiliki atau sanksi yang dijatuhkan. Ukurannya terletak pada keberanian menegakkan aturan secara konsisten, memberikan perlakuan yang adil, dan menjaga kepercayaan seluruh anggotanya.
Bagi Zairin, menjaga marwah pers berarti memastikan bahwa wartawan tidak hanya memiliki kebebasan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga kesadaran untuk mempertanggungjawabkannya. []











