ACEH CONNECT | ACEH TIMUR – Dalam upaya memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Inspektorat Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan koordinasi strategis dengan Kejaksaan pada hari jumat (24/10).
Pertemuan ini dipimpin oleh Auditor Ahli Madya, Budi Agung Prasetya selaku ketua tim dari Inspektorat BGN. Dalam kesempatan tersebut, Budi Agung menyampaikan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
“Program makan bergizi gratis merupakan amanat penting untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan sinergi antar lembaga sangat diperlukan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Budi Agung Prasetya.
Kegiatan koordinasi ini juga membahas mekanisme pelaporan, evaluasi pelaksanaan di lapangan, serta upaya pencegahan potensi penyalahgunaan anggaran. Inspektorat BGN berkomitmen memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum guna memastikan implementasi program berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Sementara itu, pihak Kejaksaan menyambut baik langkah Inspektorat BGN tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi contoh penerapan pengawasan terpadu antara lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal kebijakan strategis di bidang gizi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Aceh timur dan daerah lainnya dapat berjalan optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya nasional dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan produktif. [MY].
