Ilustrasi JKA Jadi Tontonan.
Banda Aceh — JKA adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Aceh. Ini adalah program jaminan atau asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh untuk memberikan layanan kesehatan yang merata dan optimal bagi seluruh penduduk di provinsi Aceh.
Jangan sampai JKA menjadi singkatan dari Japan Karate Association (Asosiasi Karate Jepang), yaitu salah satu organisasi karate aliran Shotokan tertua dan terbesar di dunia. Sepertinya ini yang terjadi sekarang pemerintah naik panggung mempertontonkan, drama bela diri sedang rakyat menonton dalam kondisi kepayahan atau sekarat karena regulasi JKA sekarat.
Ketua DPRA Zulfadli membuka jurus menyerang pemerintah, “JKA Telah dirampok”. Setelah melempar serangan itu membiarkan eksekutif kelimpungan, dan Zulfadli tidak pernah lagi memberi klarifikasi kenapa dirampok dan siapa perampoknya.
Pernyataan Ketua DPRA memantik api dan membuat publik salah tafsir bahwa, JKA telah di ihabiskan untuk kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Ada yang mencoba menduga, Ketua DPRA sudah tidak sejalan dengan Ketua Umum partainya. Bahkan ada yang menyerang Abang Samalanga untuk diganti (PAW), nama calonpun dimunculkan secara beragam.
Kenyataannya Ketum Partai Abang Samalanga yang juga Gubernur Aceh, mesra-mesra saja dan tidak ada PAW hingga sekarang ini. Aneh lagi setiap ungkapan Abang Samalanga ini bagai menyerang dan menimbulkan perdebatan publik, sementara dirinya aman saja menjalankan tugas sebagai petinggi di gedung Dewan Aceh.
Keberanian Ketua DPRA Zulfadli yang diusung oleh Partai Aceh, mengkritik Pemerintah Aceh yang statusnya Ketua Umum Partai Aceh jadi teka-teki besar. Ada apa Gubernur Aceh ini, kenapa mengalah dengan kader partainya. Ini pertanyaan yang terus muncul manakala orang membicarakan pernyataan Zulfadli, tidak mungkin DPRA berani bicara asal, tentu ada bukti.
Pernyataan “merampok uang JKA” diucapkan seorang Ketua DPRA, dalam kegiatan resmi DPR Aceh. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkesan menghukum para pelaksana undang-undang di lembaga Pemerintah Aceh. Meski Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah meresponnya, melalui Jubir Pemerintah Aceh Dr. Nurlis.
Akan tetapi masyarakat masih terheran-heran, karena istilah merampok uang JKA tentulah sangat sensitif. Bukan saja Gubernur yang terkena, Wakil dan Sekda juga akan terkena getahnya. Masyarakat semakin tidak Empati, mengapa ini dibiarkan. Dan masyarakat menunggu, JKA harus dikembalikan sebagaimana adanya saat JKA lahir.
Perdebatan JKA tidak memberikan secercah harapan bagi warga, namun yang hadir adalah kisruh antar pejabat. Idealnya diskursus JKA menguraikan masalah dan tantangan yang dihadapi untuk kemudian berujung pada kebijakan yang sedapatnya memberikan dampak ketenangan bagi masyarakat.
Idealnya pejabat mampu merasakan keresahan masyarakat bukan menambah keresahan dengan saling tunjuk hidung diruang media, yang ditunggu solusi terbaik. Rakyat juga terbiasa jadi korban, namun jika ditambah dengan kisruh tentu hal ini mengoyak harapan. Kata Pengamat Kebjikan Publik Chairul Muslim, 1 Mei 2026. [].
