Banda Aceh, Acehconnect.com. Informasi ini disambut gembira oleh Cantik salah seorang pegawai swasta di Banda Aceh, karena menurutnya jadi pegawai swasta di Aceh sangat tidak jelas. Bayangkan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki telah menetapkan UMR Aceh berkisar 3,4jt, tapi kenyataannya banyak perusahaan yang tidak mematuhinya.
Bahkan ada perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya ke asuransi (Bpjs) tenaga kerja, akibatnya saat kita resign (nol tidak ada penghargaan apa-apa) meski kita telah bekerja sekian tahun lamanya. Ungkap Cantik di Banda Aceh kepada media ini, Ahad 14 Januari 2024.
Cantik telah resign dari perusahaan swasta di Aceh beberapa hari lalu, dan ingin hijrah ke kota lain yang mungkin bisa merubah nasibnya dari bekal Sarjana Cumlaude (gelar penghargaan yang diberikan kepada mahasiswa yang telah mencapai prestasi akademik tertinggi dalam tingkat pendidikan tertentu seperti sarjana dan pascasarjana) yang disandangnya.
Keluhan seperti si Cantik (nama disamarkan), seakan terjawab dengan adanya Rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik bagi CPNS dan PPPK, tahun ini dapat berlangsung lebih dari satu kali. Hal ini sebagai bentuk fleksibilitas penataan ASN sebagaimana diamanatkan dalam UU 20/2023 tentang ASN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hal ini mungkin dilaksanakan karena UU ASN yang baru memberi ruang yang terbuka dan memudahkan pemerintah dari pusat sampai daerah dalam mengatur rekrutmen.
“Tidak terpaku pada pola tertentu, agar organisasi bisa berjalan dinamis,” ujar Anas dikutip media ini Ahad (14/1) dari keterangan resmi yang diunggah oleh CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.
Anas mencontohkan, pada institusi swasta maupun BUMN yang dinamis, rekrutmen tidak harus menunggu siklus tahunan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pasalnya jika menunggu setahun, organisasi akan kesulitan menyesuaikan diri dengan tantangan yang sangat dinamis.
Direncanakan, untuk tahap pertama pelaksanaan rekrutmen CASN 2024 yang terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
“Untuk tahap pertama diharapkan semua kementerian, lembaga, dan pemda dapat memasukkan data dalam platform digital yang disiapkan BKN,” ujar Anas.
Minggu ini, Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian negara (BKN) intensi melakukan pertemuan terutama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemda termasuk dengan para pengelola kepegawaian untuk membahas pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2024.
Anas melanjutkan, Kementerian PANRB mendorong instansi pemerintah baik pusat dan daerah memanfaatkan alokasi formasi secara baik sehingga reformasi birokrasi berdampak dapat benar-benar terwujud. ditargetkan konsolidasi usulan instansi pemerintah diselesaikan pada Januari 2024.
“Pelaksanaan seleksi awal ditargetkan bulan Mei, dan bila formasi belum terpenuhi, maka bisa dibuka seleksi berikutnya sampai akhir 2024,” ujar dia.
Sebagai informasi, dari total formasi 2,3 juta, instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 CPNS dan 221.936 bagi PPPK. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis.
Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.
“Pengadaan CASN diperuntukkan bagi setiap WNI dan semuanya mempunyai kesempatan yang sama. Jadi kita pastikan pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel,” pungkas mantan bupati Banyuwangi tersebut.
Sebagaimana diketahui, Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital.
Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube. Pungkasnya. [R].
