Kalau Demokrat Untuk Rakyat Pasti Tetap Bersama Anies.
Jakarta, Acehconnect.com. Aliansi Masyarakat Pendukung Anies, merasa kecewa dengan sikap Partai Demokrat yang begitu emosi menyatakan kekecewaannya keluar dari Koalisi
Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies. Pasal AHY dianggap tetap milik rakyat bersama Partai Demokrat, dan berpeluang menjadi Cawapres jika Cak Imin tersandung masalah.
Sekretaris Jendral Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang diminta tanggapannya oleh Tim media acehconnect.com pada tanggal 3 September 2023 melalui WhatsApp, tidak merespon namun centang biru yang menujukkan telah dibacanya.
Dalam tulisan ASYARI USMAN (Wartawan & Pengamat Politik) melalui media RMOL.ID (1/9), yang diunggah kembali oleh Aliansi Masyarakat Pendukung Anies (3/9).
Apakah ada yang dilanggar? Harus diakui, ada. Cak Imin adalah pilihan Surya Paloh. Tapi, apakah pelanggaran itu prinsipal? Tidak sama sekali. Paloh adalah nakhoda Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies.
Sebagai nakhoda, Paloh harus bertindak cepat dan tepat. Terlambat akan dibabat. Anies sangat mungkin terhambat. Ini yang harus dipahami.
Karena itu, semua elemen yang ada di dalam koalisi perlu melakukan “refresh” atau “restart”. Wajib lihat kembali lembaran pertama dokumen perkoalisian. Bahwa tujuan utama KPP adalah untuk mengubah salah kelola negara oleh rezim Jokowi. Kemudian mencegah agar cara-cara Jokowi tidak dilanjutkan oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.
Demokrat tidak harus merajuk atau marah. Hanya gara-gara posisi cawapres hilang. Terlalu remeh dan sempit.
Rakyat sedang susah akibat kebijakan Presiden Jokowi yang selalu ugal-ugalan. Rakyat makin sulit. Semakin besar ancaman yang datang dari semua arah.
Kebangkrutan ekonomi yang tampak di depan mata bisa mengancam kedaulatan negara. Ini yang memerlukan solusi lewat pilpres 2024. Solusi itu adalah Anies.
Publik mengharapkan para elit Demokrat fokus ke masalah bangsa dan negara. Bukan ke isu apa yang didapat sebagai imbalan. Distribusi kekuasaan tentu punya daya tarik untuk berkoalisi.
Namun, sumpah serapah yang mungkin berujung keluar dari koalisi akan memperlihatkan rendahnya standar target politik sebuah partai.
Sayang sekali kalau elit Demokrat menunjukkan kualitasnya di depan publik gara-gara AHY tidak menjadi cawapres. Perlu diingat, Ketum Demokrat ini masih punya kesempatan yang panjang di depan.
Publik akan memperhatikan cara Demokrat berpolitik. Salah melangkah dalam menghadapi dinamika di koalisi bisa berakibat buruk terhadap citra partai dan citra Ketum AHY. Ini bisa meninggalkan bekas negatif di masa depan.
Semua pihak di dalam KPP perlu ingat bahwa penjegalan terhadap Anies masih terus berlangsung. Isu ini belum selesai. Artinya, harapan untuk perubahan di bawah pimpinan Anies sebagai figur yang dianggap terbaik saat ini, masih belum menancap kuat.
Perjuangan untuk merebut kembali Indonesia dari tangan rezim ugal-ugalan bisa menjadi lebih ringan jika elit Demokrat tidak terganggu oleh kegagalan mendapatkan posisi cawapres. Sebaliknya, pemikiran yang pendek akan berakibat fatal.
Kekecewaan bisa dimengerti. Namun, ada misi sangat penting yang memerlukan kepiawaian elit Demokrat. Rakyat akan mencatat apakah AHY dan Pak SBY mendahulukan kepentingan bangsa dan negara atau mengutamakan kepentingan pribadi.
Kalau Demokrat untuk rakyat, pasti mereka tetap bersama Anies. Begitu sebaliknya. Tulis Asyari Usman.
Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut kasus rasuah pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Kasus ini terjadi di era Menteri Muhaimin Iskandar.
Ketum PKB itu diketahui menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja (Menaker) periode 2009-2014 dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ya di-searching (siapa yang menjabat sebagai Menaker) di 2012. Jadi, kami tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya, waktu kejadiannya kapan,” kata Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di kantornya, Jakarta, Jumat (1/9).
Hingga berita ini diturunkan 4 September 2023 dini hari, belum ada respon dari Sekjen Partai Demokrat. [Tr].
