Kerja Keras Pj untuk Pusat Setahun, Apa Warna Rapornya?

Banda Aceh, Acehconnect.com. Setelah disiram dengan bermacam anugerah dan penghargaan kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, kini giliran Pj harus memberi laporan pertanggung jawaban  atas kerja kerasnya sesuai penganugerahan yang dimaksud.

Achmad Marzuki dilantik oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian sebagai Pj Gubernur Aceh pada Rabu, 06 Juli 2022, artinya 6 Juli mendatang tepat 1 tahun Achmad Marzuki memimpin Aceh.

Kabar yang diterima media ini dari sumber-sumber terpercaya, Achmad Marzuki secara otomatis diperpanjang lagi 1 tahun ke depan. Karena kinerja Achmad Marzuki ke pusat dinilai sukses, namun karena SK yang diterima per 1 tahun tentu dia harus memberi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRA.

Bagaimana wujud/warna LKPj sesungguhnya (agar tidak berandai-andai), awak media mencoba cari tahu kepada wakil kita yang telah diberi daulat oleh rakyat mewakili dirinya (DPR-Aceh).

Jum’at 9 Juni , Acehconnect mencoba dan berusaha mencari tahu ke Banggar DPRA. Saat pagi jelang siang semua ruang DPRA terlihat kosong. Kasubaghumas DPRA Aufar menerima dengan baik saat media bertandang di lingkungan Humas, sayangnya Aufar tidak mau menjelaskan LKPJ Gubernur yang telah diparipurna.

“Berita semacam ini sangat politis, bukan ranah kami untuk menjawab dan silahkan saja buka web DPRA,” pinta Aufar kepada media ini.

Mungkin Aufar merasa tidak mau membocorkan bahwa, Achmad Marzuki Pj Gubernur Aceh memang ada sinyal akan diganti. Terbukti Kemendagri pun telah menyurati DPRA, agar mengirim nama pengganti Achmad Marzuki ke Mendagri secepatnya.

Hal itu dibenarkan oleh warga Banda Aceh yang juga pengacara kondang (nama dirahasiakan), menurutnya memang itu sangat memalukan dan dia tidak pantas dipertahankan. Sekarang malah menjadi perdebatan yang juga sangat memalukan. Lebih-lebih di luar sana semakin tidak percaya, kepada lembaga formal. Jawabnya, memberi pandangan.

“Nah sekarang kita tunggu saja informasi yang masih dirahasiakan, siapa ke tiga nama yang akan dikirim DPRA ke Kemendagri. Apa mungkin masih nama yang sama, saya kira sangat tidak logis,” pungkasnya saat kami bertandang ke rumahnya, 9 Juni 2023. [AM]

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *