Nuzulul Azmi, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Magister dan Doktor (KMMD) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), foto: ist
YOGYAKARTA, 3 Mei 2026 – Nuzulul Azmi, Ketua Umum Keluarga Mahasiswa Magister dan Doktor (KMMD) Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), menyatakan sikap keberatan dan penolakan tegas terhadap wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengenai penghapusan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Ketua Umum KMMD FIP UNY, Nuzulul Azmi, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk penyempitan makna pendidikan tinggi yang berisiko mengerdilkan nalar kritis bangsa.
Urgensi Ketidaksetujuan
Menurut Nuzulul, menjadikan “serapan pasar” sebagai satu-satunya indikator eksistensi sebuah prodi adalah langkah yang berbahaya.
“Perguruan tinggi memiliki mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar menjadi agen penyalur tenaga kerja bagi industri. Jika ilmu-ilmu murni dan humaniora dihapus karena dianggap tidak laku secara komersial, kita sedang menuju kebangkrutan intelektual,” tegas Nuzulul.
Nuzulul Azmi memaparkan empat argumen fundamental atas penolakan tersebut:
1. Pendidikan sebagai Investasi Peradaban, Bukan Komoditas Ekonomi.
Kurikulum pendidikan tinggi, khususnya di tingkat pascasarjana, dirancang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah sosial yang kompleks. Mengukur relevansi ilmu hanya dari gaji atau keterserapan industri adalah logika ekonomi yang mengabaikan kontribusi sosial dan kultural sebuah disiplin ilmu.
2. Ketidakpastian Dinamika Dunia Kerja (Future Skills).
Dunia kerja bersifat volatil. Prodi yang hari ini dianggap “tidak relevan” bisa jadi merupakan kunci di masa depan. Contohnya, ilmu pendidikan luar sekolah atau filsafat pendidikan yang mungkin tidak menyerap ribuan buruh pabrik, namun krusial dalam membentuk ketahanan mental dan etika masyarakat di era kecerdasan buatan (AI).
3. Ancaman Terhadap Diversitas Keilmuan.
Penutupan prodi secara masif akan menciptakan monokultur keilmuan yang hanya berorientasi pada teknologi dan bisnis. Hal ini akan mematikan regenerasi pakar di bidang-bidang fundamental yang menjaga keseimbangan tatanan sosial, sejarah, dan nilai-nilai kemanusiaan.
4. Bias Standar Relevansi
Selaku Ketua KMMD FIP UNY mempertanyakan standar “relevansi” yang digunakan. Jika standarnya adalah industri besar di perkotaan, maka prodi yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat pedesaan atau pendidikan karakter akan selalu dianggap tidak relevan, padahal kontribusinya nyata bagi pembangunan nasional di akar rumput.
Menutup pernyataan tersebut, Nuzulul Azmi memberikan rekomendasi kepada Kemendiktisaintek:
1. Melakukan Revitalisasi, Bukan Eksekusi: Pemerintah seharusnya mendampingi prodi untuk memperbarui kurikulum agar adaptif, tanpa harus menutupnya.
2. Pemberian Subsidi Negara: Prodi-prodi strategis namun kurang diminati pasar (seperti ilmu murni) harus disubsidi oleh negara karena fungsinya sebagai penjaga nalar bangsa.
3. Dialog Terbuka: Melibatkan asosiasi profesi dan mahasiswa dalam merumuskan indikator relevansi yang lebih manusiawi dan visioner.
“Kami di KMMD FIP UNY akan terus mengawal isu ini. Pendidikan tinggi tidak boleh tunduk pada dikte pasar yang bersifat jangka pendek,” pungkas Nuzulul. [Must].
