Peserta Pertemuan Panglima La’ot Aceh dengan Yayasan KEHATI dan IOJI
Jakarta, Acehconnect.com – 07/09/2023.
Terkait isu lingkungan hidup, nelayan dan masyarakat pesisir, Lembaga Adat Panglima Laot Aceh (PLA), menjajaki kerjasama dengan Lembaga Nasional dan Internasional. Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Tokoh Nasional, Ismid Hadad, Redaktur Senior Prisma Resource Center.
“Kita menyelenggarakan titik temu, mencari upaya untuk menyumbang manfaat bagi masyarakat. Terutama hari ini untuk masyarakat nelayan,” ujar Ismid yang juga adalah pendiri Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) itu.
“Sekarang persoalan yang kita hadapi semakin berat, selain pemanasan global, juga climate change dan lain-lain. Tapi pendekatan kita dari bawah, mencari solusi, baik itu berupa pendampingan maupun akses pendanaan,” tambahnya.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PLA, Azwir Nazar, menyampaikan bahwa pertemuan yang berlangsung tersebut sangat positif dan produktif. PLA diberi kesempatan untuk memperkenalkan berbagai kearifan lokal masyarakat pesisir Aceh, masalah-masalah nelayan serta peluang kerjasama dengan PLA ke depan.
“Kita berharap dalam waktu tidak lama ada yang bisa kita kerjasamakan dengan Panglima Laot di Aceh,” tutup Sekjen
Azwir Nazar yang juga dikenal dengan laqab Tgk. Turki tersebut.
Selain Yayasan KEHATI, juga hadir Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), yaitu sebuah wadah pemikir dan kelompok advokasi kebijakan untuk mewujudkan tata kelola kelautan yang baik, berkelanjutan dan berkeadilan. Pertemuan itu pun diikut oleh sejumlah tokoh nasional bidang perikanan dan kelautan seperti Dr. Ir. H. Mustafa Abubakar, mantan Menteri Negara Era Pemerintahan SBY, Ketua Lembaga Adat PLA Miftach Tjut Adek, Aziz Muslim, serta para Direktur KEHATI dan para Tokoh IOIJ .
Achmad Santosa, Co-Founders IOJI, menyampaikan selama ini mereka bermitra dengan berbagai pemangku kepentingan kelautan nasional dan internasional. Karena itu sangat senang dapat bertemu dan berdiskusi untuk program ke depan bersama Lembaga Adat PLA.
Beberapa persoalan masyarakat pesisir dan nelayan Aceh seperti ilegal fishing, degradasi hutan pantai, punahnya terumbu karang dan habitat penyu, pencemaran wilayah pesisir, BBM Subsidi, hingga Surat Edaran (SE) Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Migrasi Kapal turut pula didiskusikan. (*)
