Aceh Connect | Lhokseumawe – Senin, 1 September 2025. Ribuan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pasee memadati halaman DPRK Lhokseumawe sejak pagi. Aksi yang dimulai dari halaman Museum Kota sekitar pukul 10.00 WIB itu berlangsung dengan tertib, meski sempat memanas akibat yel-yel keras yang dikumandangkan para demonstran.
Sepanjang perjalanan menuju gedung dewan, mahasiswa mengangkat berbagai tuntutan. Mereka menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), menolak usulan tambahan tunjangan anggota DPR, mendesak Presiden mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mengkritik RUU KUHAP yang dianggap berpotensi mengancam hak sipil. Massa juga menyoroti isu kebebasan pers, penambahan batalyon militer di Aceh, hingga meminta Presiden mengevaluasi Menteri Fadli Zon.
Di depan Gedung DPRK, mahasiswa melakukan orasi bergantian. Teriakan yel-yel menggema, sementara aparat keamanan gabungan TNI-Polri tetap siaga dengan pendekatan persuasif. Beberapa toko dan SPBU di sekitar lokasi memilih tutup untuk menghindari potensi gangguan. Meski sempat tegang, tidak ada bentrokan berarti.
Menjelang tengah hari, Ketua DPRK Lhokseumawe Faisal Haji Isa turun langsung menemui massa. Ia membacakan dan menandatangani berkas tuntutan yang diserahkan mahasiswa. “Kami menerima aspirasi ini, dan akan menyampaikannya sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya singkat.
Aksi ini mencerminkan kegelisahan publik atas beban fiskal dan arah kebijakan negara. Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR, misalnya, dianggap mahasiswa kontras dengan realitas ekonomi masyarakat. Tuntutan tersebut sekaligus memperlihatkan jurang antara ekspektasi rakyat dan kebijakan politik yang sedang digulirkan.
Di sisi lain, sikap DPRK yang langsung menandatangani aspirasi menunjukkan langkah formal untuk meredakan tensi di lapangan. Namun, publik masih menanti apakah tanda tangan tersebut akan berujung pada tindak lanjut nyata atau sebatas respons simbolis.
Aksi berakhir sekitar pukul 13.30 WIB dengan doa bersama. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib, meninggalkan catatan penting bahwa mahasiswa tetap menjadi barisan kritis dalam mengawal jalannya kebijakan publik di Aceh. [Zul].
