Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari PSI. (Tangkapan Layar Youtube CNN Indonesia TV)
Jakarta — Mundurnya Raja Juli Antoni dari PSI (Partai Solidaritas Indonesia), memberi arti tersendiri bagi keluarga Jokowi. Artinya, terbuka bagi keluarga Jokowi termasuk Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI untuk segera bergabung ke PSI. Hal ini terungkap dalam bincang malam (dini hari) Live Kompas TV terhadap isu pemakzulan Gibran, Selasa (10/11) pukul 00.53.
Raja Juli mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan seluruh aktivitas kepartaian pada Senin, 9 November 2026 sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia. Raja Juli Antoni mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai PSI sekaligus dari semua aktivitas partai, Senin (9/11).
Keputusan itu disampaikan tak lama usai pengunduran diri Giring Ganesha.
Raja Juli yang juga Menteri Kehutanan mengatakan keputusan itu telah ia sampaikan langsung kepada Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.
“Saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Senin (9/11).
Raja Juli beralasan dirinya ingin fokus dengan tugasnya sebagai Menteri Kehutanan untuk membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sumber lain menyebutkan, isu pemakzulan Gibran telah menggema di Senayan. Akankah DPR segera membahas, terkait persoalan yang sedang terjadi pada Gibran dengan adanya putusan MA yang mem batalkan Suket Gibran dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden 2024.
DPR-RI akan bersidang tanggal 10-11 Nopember 2026, namun belum diketahui secara pasti dan belum ada keterangan resmi dari DPR-RI tentang persoalan apa saja yang akan jadi fokus. Partai Gerindra mengambil sikap menunggu dan mencermati (wait and see) serta akan segera menggelar rapat internal terkait berbagai putusan hukum dan desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan bahwa pihak Gerindra menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran sebagai bentuk penegakan hukum.
Namun, Gerindra meminta publik membedakan antara objek perkara administrasi suket pendidikan dengan status kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden yang memiliki landasan konstitusional tersendiri.
Terlepas dari persoalan Gibran, kasus penyadapan yang dilakukan oleh beberapa Jendral akan terus digali siapa sesungguhnya yang meminta penyadapan itu. Nama Jokowi mulai disebut-sebut, untuk ikut diperiksa agar persoalan penyadapan mendapat kesimpulan terhadap motifnya. [].
