Sultan Razhi, Ketua Bidang Riset dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. (Foto: Ist.)
Aceh Connect | Banda Aceh – Penolakan terhadap rencana penambahan batalyon militer di Aceh terus bergulir. Sultan Razhi, Ketua Bidang Riset dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, menegaskan bahwa Aceh bukanlah tanah operasi militer. Ia menyatakan bahwa Aceh saat ini tidak sedang dalam situasi darurat keamanan, melainkan menghadapi darurat pembangunan, pendidikan, dan krisis kepercayaan publik terhadap negara.
Menurut Sultan, penambahan pasukan militer di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih memprihatinkan bukanlah solusi yang dibutuhkan rakyat Aceh. “Penambahan batalyon tidak menjawab kebutuhan rakyat hari ini. Yang kami butuhkan adalah sekolah, rumah sakit, jalan, dan peluang ekonomi, bukan barak-barak militer,” tegasnya dalam pernyataan tertulis yang diterima media, Sabtu (6/7).
Ia juga menyebut bahwa narasi pembangunan suasana aman dan tentram melalui pendekatan bersenjata merupakan bentuk kekeliruan kebijakan. “Keamanan dan ketenteraman tidak lahir dari laras senjata, tetapi dari keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan terbukanya ruang dialog antara rakyat dan negara,” ungkap Sultan.
Aceh, lanjutnya, adalah daerah dengan sejarah yang panjang dan kompleks. Luka akibat konflik masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Maka, kebijakan yang bersifat represif justru berisiko membuka kembali trauma lama masyarakat. “Sudah saatnya negara hadir secara manusiawi di Aceh. Bangun sekolah, bukan barak. Ciptakan lapangan kerja, bukan rasa takut,” ujarnya.
Sultan pun mengajak seluruh mahasiswa dan rakyat Aceh untuk bersikap kritis dan tidak tinggal diam melihat arah kebijakan yang dianggapnya sebagai bentuk militerisasi terselubung. Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawal masa depan Aceh agar tidak dikaburkan oleh kepentingan kekuasaan yang tidak berpihak pada rakyat.
“Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Aceh!” tutup Sultan dalam seruan yang ditujukan untuk menggugah kesadaran kolektif masyarakat sipil agar tetap waspada dan bersuara demi keadilan dan kemanusiaan di Tanah Rencong. [Ag].
