Ahyadin, Ketua PKPA yang juga Aktifis Mahasiswa Aceh
Banda Aceh, Acehconnect.com – Ketua Pemerhati Kebijakan Publik Aceh (PKPA), Ahyadin, sangat menyesalkan sikap Pemerintah Aceh yang sampai saat ini belum mengambil satu keputusanpun terkait penyambungan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). “Jika JKA Tidak dilanjutkan, lebih baik Achmad Marzuki turun dari Pj Gubernur Aceh,” ujarnya.
Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sudah dua kali mengirimkan Surat Peringatan (SP2) kepada Pemerintah Aceh. Namun Pj Gubernur Aceh masih mengabaikannya, dan tidak menjadikan JKA sebagai program prioritas masyarakat Aceh.
“Jika program JKA tidak diperpanjang, maka masyarakat Aceh akan dikenakan biaya saat berobat dirumah sakit dan itu mulai berlaku 11 November 2023 yang akan diberhentikan oleh pihak BPJS,” kata Ahyadin dalam siaran Pers kepada awak media Senin, (6/11/2023).
Jika tidak ada BPJS Kesehatan, maka masyarakat Aceh harus melakukan pembayaran secara mandiri atau tidak gratis lagi. Hal itu mengesankan Pj Gubernur Achmad Marzuki tidak ada rencana melakukan pembayaran terkait Program JKA serta terbukti ketidak seriusannya terhadap pembangunan dan kesejahteraan Aceh,” sesalnya.
“Kami rakyat Aceh, meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mencopot Achmad Marzuki dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Aceh,” pinta Ahyadin.
Menurutnya, sungguh sangat menyakitkan ketika seorang Pj Gubernur Aceh tidak memikirkan nasib masyarakatnya, apalagi mengenai program kesehatan masyarakat Aceh. Ditambah lagi, inflasi yang begitu tinggi, jumlah pengangguran yang cukup besar, dan saat ini Aceh menjadi provinsi termiskin nomor 6 di Indonesia.
“Untuk itu, kami segenap rakyat Aceh sudah sepatutnya mendapatkan seorang pemimpin yang peduli akan nasib rakyatnya, bukan pemimpin yang asik menghabiskan uang Aceh untuk kepentingan pribadi serta menghamburkannya untuk program yang tidak jelas sama sekali,” pungkas Ahyadin yang juga merupakan aktivis mahasiswa itu. (tg)
