PT PEMA kapalkan Sulfur, hasil bumi Aceh Timur.
ACEH CONNECT | BANDA ACEH — Masyarakat Aceh cukup hanya menjadi pembaca setia, dari celoteh manajemen PT PEMA atas capaian yang mereka peroleh. Bayangkan gambar sulfur yang dikapalkan menyesakkan dada besarnya angka ekspor dan rupiah, tapi siapa yang menikmati hanyalah para pejabat yang masuk dalam jajaran manajemen PT PEMA.
Tersiar kabar bahwa, PT PEMA menghabiskan CSR justru bukan untuk rakyat Aceh. Jika ini terbukti benar, artinya para direksi dan jajaran komisaris telah berkhianat kepada rakyat Aceh. Resikonya tentu bukan main-main, bisa-bisa PT PEMA dapat saja dianggap telah melalaikan tugasnya dalam memberi kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.
Inikah hold yang dimaksud untuk media lokal dan CSR yang bukan milik rakyat Aceh?
Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) melayangkan kritik keras terhadap PT Pembangunan Aceh (PEMA) menyusul beredarnya informasi bahwa sebagian dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tersebut justru disalurkan ke luar Aceh.
Ketua SAPA Fauzan Adami menilai, bila kabar itu benar adanya maka kebijakan PT PEMA merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Aceh.
Fauzan menegaskan, sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT PEMA semestinya hadir untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan justru sebaliknya.
“Kalau benar dana CSR disalurkan ke luar Aceh, ini sangat disayangkan dan tidak bisa ditoleransi. PT PEMA seharusnya memberi contoh yang baik dalam pengelolaan CSR, bukan malah mengabaikan kepentingan rakyat Aceh,” tegas Fauzan Sabtu (6/9/2025).
Menurutnya, langkah tersebut jelas bertentangan dengan tujuan CSR yang seharusnya diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Padahal, Aceh masih menghadapi banyak persoalan serius mulai dari tingginya angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, pendidikan yang tertinggal, hingga pelayanan kesehatan yang belum merata.
“Dana CSR mestinya diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memberdayakan masyarakat lokal, serta mendukung program sosial kemasyarakatan di Aceh. Ini malah dibawa keluar daerah, itu sama saja dengan mengabaikan rakyat sendiri,” ujar Fauzan.
SAPA mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi kebijakan PT PEMA dan memastikan seluruh program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat Aceh. Fauzan menegaskan, tidak boleh ada lagi dana CSR yang dialihkan ke luar daerah.
“BUMD seperti PT PEMA lahir dari rakyat Aceh dan untuk rakyat Aceh. Kalau kondisi ini dibiarkan, sama saja Pemerintah ikut merestui pengkhianatan terhadap masyarakat Aceh,” pungkasnya.
Sementara Reza sebagai Sekretaris Perusahaan PT PEMA yang dikonfirmasi media ini, Sabtu (6/9) belum merespon konfirmasi media hingga berita ini diturunkan malam hari. (**).
