Menkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
ACEH CONNECT | BANDA ACEH —Belum genap 1 tahun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bekerja, bermacam godaan disuguhkan. Jebakan beragam datang, agar kinerja Purbaya dilemahkan. Purbaya menolak hutang Whoosh dibayar dengan APBN, seakan dia telah menantang Luhut Panjaitan yang kini menjabat Dewan Ekonomi Nasional.
Ingin bongkar lintah yang menggayut di BUMN, mendapat teguran dari “partai politik”. Hal ini membuktikan kader partai politik selain ada yang terlibat korupsi, juga ada yang menjadi pengisap darah di BUMN. Kini dengan pemufakatan jahat, Purbaya mulai dijebak dengan rayuan politik.
Akankah Purbaya tergoda, rasanya tidak mungkin. Purbaya tentu paham betul, bagaimana para petinggi partai selama ini berusaha mendukung pemerintah guna sebuah kursi menteri. Masyarakat sudah sangat muak, dengan kondisi ini. Hal ini diungkapkan oleh para pemerhati kebijakan publik lokal Aceh yang belum mau namanya disebut, di Banda Aceh Jum’at 31 Oktober 2025.
Ungkapan yang bersangkutan sangat beralasan, karena ternyata di berbagai media nasional mengupas penolakan Purbaya yang tidak terlalu tertarik dengan politik. Partai Amanat Nasional juga melirik Purbaya, meski Purbaya pura-pura tidak tahu.
Dia menegaskan tidak tertarik masuk ke partai politik. Ketika dikonfirmasi soal hal ini oleh awak media, Purbaya mengaku tak pernah mendapatkan tawaran masuk partai politik.
“Apa? Saya nggak tahu (ada tawaran masuk parpol). Kamu lirik saya nggak?” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Kisah Purbaya dalam Rapat dengan DPR-RI, dikutip dari berbagai sumber. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik tajam terhadap praktik penempatan petugas partai di badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilainya hanya untuk mengeruk kekayaan negara. Ia juga mengungkap bahwa saat membahas nasib rakyat pembayar pajak dalam rapat bersama DPR, justru rapat tersebut ditutup tanpa kejelasan.
Ia menolak anggapan bahwa Kementerian Keuangan hanya berperan sebagai “juru bayar” bagi BUMN yang mengadukannya ke DPR terkait pencairan subsidi dan kompensasi.
“Saya bukan juru bayar saja. Saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak, kita potong uangnya. Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya,” tegas Purbaya.
Ia juga menyinggung keberadaan petugas partai di jajaran direksi dan komisaris BUMN yang menurutnya tidak membawa manfaat bagi negara.
“Banyak petugas partai di BUMN, tapi malah menguras kekayaan Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya mengungkap bahwa saat ia mencoba membahas ke mana larinya uang pajak yang dibayar rakyat, rapat justru dihentikan. “Ketika saya bicara soal rakyat yang rajin bayar pajak, uangnya ke mana, rapatnya ditutup,” ungkapnya.
Pernyataan Purbaya memicu reaksi luas di media sosial. Sejumlah warganet menyuarakan kekecewaan terhadap DPR dan partai politik, bahkan muncul usulan yang beragam hingga yang ekstrem untuk membubarkan DPR sebagai bentuk protes terhadap lemahnya pengawasan dan dominasi politik dalam pengelolaan BUMN.
Kini di awal Nopember 2025, elektabilitas Purbaya meningkat tajam, sehingga dipolitisir seakan Purbaya pantas disandingkan sebagai Wapres periode berikutnya. Partai politik pun gelisah, mencari cara merayu untuk menguasai Purbaya.
Dari amatan media ini di layar tv nasional, Whoosh itu hanya keputusan politik. Manfaatnya hanya pada daerah tertentu, sehingga tidak pantas diteruskan. Cukuplah Whoosh menjadi warisan masa lalu, sekarang tiap hari jadi perdebatan, sementara semakin hari bunga membengkak. Pengawasan BUMN di masa Prabowo harus lebih ditingkatkan, karena hanya menjadi tempat bergayutnya oknum kader partai yang disebut Purbaya sebagai “Lintah”. [**].
