Mustaqim Nurdin, S.Ag.
ACEH CONNECT | LHOKSEUMAWE —Dugaan bahwa sekitar 800 tenaga kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe beridentitas luar daerah kembali mencuat di tengah isu pemotongan Dana Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan perhitungan sederhana, dengan asumsi Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Rp3.685.615 per bulan, potensi dana publik yang keluar dari perputaran ekonomi lokal mencapai sekitar Rp35,3 miliar per tahun (3,685M x 800 x 12= 35,3 M). Angka ini berasal dari pembayaran gaji PPPK yang tidak berdomisili di Lhokseumawe, padahal bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan melalui APBK setempat.
Kondisi ini dinilai menambah tekanan terhadap efektivitas pengelolaan anggaran daerah, terlebih setelah pemerintah pusat mengumumkan kebijakan rasionalisasi dan pemotongan TKD tahun 2026 untuk memperkuat efisiensi fiskal nasional.
Pengamat kebijakan publik lokal, Mustaqim Nurdin, S.Ag, menilai situasi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi Pemko Lhokseumawe. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dari dana transfer pusat seharusnya benar-benar berdampak pada pertumbuhan ekonomi warga lokal.
“Ketika sebagian besar PPPK beridentitas luar daerah, maka dana publik yang seharusnya memperkuat ekonomi masyarakat Lhokseumawe justru berputar di luar wilayah ini. Apalagi dengan adanya pemotongan TKD tahun depan, efektivitas pengelolaan anggaran di daerah harus benar-benar dievaluasi,” ujarnya, Selasa (11/11).
Mustaqim mendorong agar Pemko melakukan audit dan validasi menyeluruh terhadap data PPPK, termasuk domisili dan status kependudukan, serta memastikan bahwa alokasi DAU dan TKD ke depan diarahkan untuk mendukung daya beli dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Efektivitas pengelolaan anggaran di daerah harus mampu mengembalikan dana yang terpotong akibat kebijakan pusat. Dengan tata kelola yang tepat, Pemko bisa menjaga agar setiap dana publik benar-benar kembali ke warga Lhokseumawe,” tutup Mustaqim. [ZH].
