Jakarta, Acehconnect.com. Tanggapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md perihal keputusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Selanjutnya responnya, terkait pelarian Harun Masiku akan menjadi trend perhatian publik.
Vonis Mati Ferdy Sambo Jadi Seumur Hidup, Mahfud Md: Secara Kualitas Praktisnya Sama.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menyatakan menghormati keputusan Mahkamah Agung yang mengubah vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Vonis hukuman mati sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dikuatkan Pengadilan Tinggi, namun keputusan itu batal di tingkat MA
Meski begitu, Mahfud tak ambil pusing dengan perubahan vonis tersebut. Sebab, menurut dia kedua hukuman itu sama saja.
“Dulu kan sudah saya bilang bahwa secara praktis hukuman mati untuk Sambo bisa menjadi seumur hidup. Secara kualitas hukuman mati dan hukuman seumur hidup praktisnya sama, yakni sama-sama hukuman dengan huruf yaitu mati dan seumur hidup, bukan sekian angka tahun,” ujar Mahfud dalam keterangannya, Selasa, 8 Agustus 2023. Tulis Tempo.co.
Selain itu, Mahfud menyebut hukuman mati Sambo itu harus dikuatkan oleh MA dan praktisnya nanti tidak perlu dieksekusi. Sebab, kata dia, pada saat hukuman Sambo nanti sudah berjalan 10 tahun, UU KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang baru disahkan pemerintah bakal sudah berlaku.
“Menurut KUHP baru tersebut terpidana mati yang belum dieksekusi setelah menjalani hukuman 10 tahun hukumannya, bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup,” kata Mahfud.
Harun Masiku Terdeteksi Masih di Indonesia, kenapa Nggak Langsung Ditangkap.
Ketua Lembaga Indonesia Memanggil Muhammad Praswad Nugraha mengaku heran terhadap sikap aparat penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian yang kesulitan menangkap Harun Masiku. Padahal, polisi menyatakan Harun masih berada di wilayah Indonesia, bukan di luar negeri seperti informasi yang beredar belakangan.
Praswad heran karena KPK dan polisi seperti kesulitan untuk melacak keberadaan Harun. Padahal, menurut dia, kedua lembaga ini mememiliki pengalaman panjang dalam menangkap dan memproses pelaku pelanggaran hukum.
Dua hal selain perhatian publik lain menjelang akhir tahun 2023, akan menjadi diskusi panjang. Sementara kasus-kasus korupsi di penghujung kepemimpinan Joko Widodo, seakan tak akan terbentung terus teungkap.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan adanya pembelian rumah di kawasan elite oleh tersangka korupsi tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian ESDM. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, salah satu tersangka yakni Christa Handayani Pangaribowo (CHP) diduga membeli sebuah rumah mewah di kawasan Bandung menggunakan uang hasil korupsi.
KPK memanggil tiga orang saksi untuk mendalami dugaan tersebut yakni Asep Rahmat Hidayat, Dessy Natalia, dan Aldi Alfarizy. “Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan rumah di kawasan elite di wilayah Bandung oleh tersangka CHP,” kata Ali melalui keterangan resminya, Rabu, 9 Agustus 2023. [Tr].
