Foto : Ilustrasi IKN di Waktu Malam.
Acehconnect.com | Banda Aceh. — Setelah Jokowi melontarkan pernyataannya di berbagai media akhir-akhir ini bahwa, memindah rumah saja tidak mudah apalagi pindah ibu kota. Hal ini semakin membuktikan bahwa hadirnya Ibu kota baru bagi negeri ini, masih membutuhkan persiapan matang tidak boleh terburu-buru.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar proses pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak diburu-buru sehingga dikhawatirkan tidak maksimal.
Jokowi menilai agar proses pemindahan itu dilakukan secara alami dan mempertimbangkan penuh kesiapan infrastruktur yang ada.
“Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah Ibu Kota. Jadi apa, jangan dikejar-kejar, sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya tidak baik. Saya kira ini normal, natural saja,” kata Jokowi usai menghadiri Nusantara TNI Fun Run 2024 di kawasan IKN, Kalimantan Timur, Hari ini Minggu 6 Oktober 2024.
Jokowi menyebut perlu ada kesiapan matang perihal penataan ekosistem yang perlahan mulai dibangun, baik itu fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga ruang hiburan bagi warga sekitar.
“Pelan-pelan kita pindahkan, sehingga semuanya, terasa nyaman di sini,” imbuhnya.
Meski demikian ucapan Jokowi, namun DPR-RI belum mau pindah ke IKN. Atas dasar itu pula, DPR-RI tidak lagi mendapat jatah rumah dinas di Jakarta.
Indra Iskandar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI mengatakan bahwa keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi salah satu faktor Anggota DPR RI Periode 2024-2029 tak lagi mendapatkan rumah dinas untuk ditinggali.
“Saya kira salah satu pertimbangan memang ke depan, kita punya proyeksi berkaitan juga dengan IKN,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (4/10/2024) dilansir Antara.
Pengamat politik Adi Prayitno meragukan masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) setelah transisi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto. Perbedaan kepentingan Jokowi dan Prabowo mengenai program prioritas pemerintah ke depan dianggap bisa menjadi hambatan.
Adi menjelaskan IKN seolah dijadikan narasi oleh kubu Prabowo kepada Jokowi agar nanti diusahakan untuk dilakukan. Tapi pada praktiknya bakal terjadi kerumitan. Sebab program andalan Prabowo seperti makan bergizi gratis juga memerlukan anggaran jumbo.
“Masa depan IKN setelah transisi Jokowi ke Prabowo harus diakui memang gelap gulita,” kata Adi kepada awak media, beberapa waktu lalu. [*].
