Aceh Connect | Banda Aceh. — Tuntutan agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN makin hari makin meluas, tuntutan itu terjadi di berbagai daerah termasuk Jakarta. Sejumlah aliansi organisasi melakukan aksi penolakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).
Demonstrasi terbagi menjadi dua antara Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Jakarta dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Namun, kedua kubu menyuarakan aksi yang sama yakni menolak kenaikan PPN 12 persen.
Aksi yang diikuti ratusan mahasiswa itu menutupi Jalan Medan Merdeka Barat menuju arah istana negara. Mereka memaksa masuk ke Istana Negara untuk menyuarakan langsung aspirasi penolakan pajak 12 persen.
“Untuk aksi hari ini kita jelas menolak terkait PPN 12 persen karena kita melihat kebijakan ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat bahkan terkesan bisa dikatakan ini salah satu penindasan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Ketua HMI Cabang Jakarta Selatan Fadlan di lokasi.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto segera membatalkan rencana kenaikan pajak 12 persen karena sangat memberatkan dan merugikan masyarakat. Sebab, kata Fadlan, kenaikan pajak 1 persen akan menaikkan harga hingga berkali lipat. Ungkapnya yang dikutip dari Jawapos.com, Jum’at Malam 27 Desember 2024.
Diekspos berbagai TV Nasional termasuk iNews TV, hingga malam Mahasiswa masih bertahan meski mereka disiram watercanon yang membuat Mahasiswa basah kuyup. Mereka menuntut agar bisa bertemu dengan para pemangku kepentingan untuk mendengar kepastian bahwa, tuntutan mereka agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN didengar sungguh-sungguh oleh pemerintah.
Terpantau di layar TV hingga pk 19.33, mahasiswa dipaksa mundur dan membubarkan diri. Tapi belum terlihat mahasiswa bergeming meski terus bergerak ke jalan dan mengarah ke monas, hingga berita ini diturunkan pada pukul 20.00.
Dikutip dari bervagai sumber, demo seperti ini terjadi di berbagai daerah termasuk Bengkulu. Mahasiswa Bengkulu gelar aksi tolak kenaikkan PPN 12 Persen, di gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jum’at (27/12/2024). Dalam aksi ini mahasiswa membentang spanduk bertuliskan ‘Tolak PPN 12 %’ yang dipasang di tengah-tengah tangga gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
Mereka bukan saja menolak kenaikan PPN 12 persen, tetapi bahkan mendesak pemerintah untuk pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku korupsi. [Tr].
