Banda Aceh, Acehconnect.com. Program andalan pasangan Prabowo Gibran, akan memberikan makan siang dan susu gratis menjadi perbincangan hangat. Setelah KPU mengumumkan dan menetapkan pasangan Prabowo Gibran unggul dalam perolehan suara, dan menjadi pemenang dalam pemilu 2024.
Program ini ternyata bergejolak di luar di lingkungan Investor, apalagi ada sinyalemen Menteri Keuangan RI Sri Mulyani bakal tidak lagi jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Ini akan menjadi bola liar, dan benang kusut yang susah diluruskan. Dikutip media ini dari berbagai sumber, Jum’at 22 Maret 2024.
Bisnis.com, JAKARTA, melaporkan. Investor asing menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji pemilu Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni makan siang gratis, telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pengeluaran yang berlebihan. Kamis 21 Maret 2024.
Pakar strategi dari Goldman Sachs Danny Suwanapruti, dalam sebuah catatan minggu lalu, mengungkapkan bahwa investor yang menyalurkan modalnya di pasar negara berkembang telah menyatakan kekhawatirannya.
Direktur Pelaksana untuk strategi makro pasar negara berkembang di GlobalData TS Lombard di London, Jon Harrison mengingatkan penting bahwa ekspansi fiskal dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. “Jadi kita harus mengawasi janji pengeluaran dengan hati-hati,” kata Harrison.
Di bawah Menteri Keuangan Indonesia saat ini, Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran pascapandemi telah secara konsisten melampaui target awal. Untuk mendanai kebijakan-kebijakan Presiden baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa kesenjangan fiskal dapat melebar menjadi 2,45%-2,80% dari produk domestik bruto pada 2025. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 2,29%.
Para investor juga akan mengamati dengan seksama pengumuman susunan kabinet di tengah spekulasi bahwa Sri Mulyani akan diganti. “Dia [Sri Mulyani] sangat kredibel dan dihormati oleh pasar, jadi ada standar yang tinggi untuk sosok penggantinya,” tambah Harrison.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dok Bisnis Perbesar Diberitakan sebelumnya, Prabowo-Gibran nampaknya membidik bankir untuk menjadi menteri keuangan (Menkeu), menggantikan Sri Mulyani pada pemerintahan selanjutnya.
Empat nama yang sudah muncul, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.
Bahkan, tercatat tiga dari empat nama tersebut merupakan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI), yakni Budi Gunadi, Kartika, serta Royke Tumilaar. Sementara Mahendra Siregar telah lama menjajal kursi kementerian, mulai dari mantan wakil menteri keuangan, perdagangan, hingga wakil menteri luar negeri. Tulis : Annasa Rizki Kamalina – Bisnis.com
Bloomberg, Investor internasional menjadi ragu-ragu terhadap obligasi Indonesia karena janji Pemilu telah memicu kekhawatiran anggaran yang meningkat dan kemungkinan pemborosan anggaran.
Dana global telah menarik US$1,1 miliar dari obligasi Indonesia sejak pemungutan suara ditutup pada 14 Februari, dengan arus keluar obligasi asing bersih dalam 16 dari 20 hari sejak itu. Negara-negara di kawasan regional seperti Korea Selatan dan India mengalami arus masuk dana asing, sementara Thailand hanya mengalami arus keluar sebesar US$502 juta pada periode yang sama.
Janji-janji pemilihan Presiden Prabowo Subianto, seperti rencana untuk memberikan makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak, telah membuat para investor khawatir, meskipun ia telah berjanji untuk mempertahankan disiplin fiskal. Pengeluaran Prabowo bisa mencapai Rp460 triliun (US$29 miliar), lebih besar dari seluruh defisit anggaran tahun 2023.
Para investor yang berfokus pada pasar negara berkembang dan hedge fund telah “mengungkapkan kekhawatiran mereka atas potensi pelonggaran fiskal oleh pemerintah baru yang akan datang karena mereka menjanjikan program makan siang gratis selama kampanye mereka tanpa perincian tentang bagaimana program tersebut akan dibiayai,” tulis Danny Suwanapruti, pakar strategi Goldman Sachs, dalam sebuah catatan. [°].
