Nuzulul Azmi, S.Pd, Ketua Umum KMMD FIP UNY (Tokoh Muda Pendidikan Konseling), dok. Ist.
Yogyakarta, 20 Mei 2026 | Wacana penerapan skema “Satu Dapur Satu Kampus” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik keras dari Ketua Umum KMMD FIP UNY sekaligus tokoh muda pendidikan konseling,
Nuzulul Azmi. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan kegagalan negara dalam memahami hakikat perguruan tinggi sebagai ruang akademik dan pusat pembangunan kualitas manusia.
Menurut Azmi, kampus tidak seharusnya diarahkan menjadi ruang distribusi agenda pencitraan politik yang tidak menyentuh akar persoalan pendidikan tinggi di Indonesia.
“Kampus bukan ruang agenda pencitraan politik. Kampus adalah ruang lahirnya gagasan, riset, inovasi, dan penguatan kualitas manusia,” tegas Nuzulul Azmi.
Ia menilai wacana MBG masuk ke lingkungan perguruan tinggi melalui konsep “Satu Dapur Satu Kampus” tidak memiliki relevansi langsung dengan orientasi utama pendidikan tinggi sebagaimana tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.
Di tengah berbagai persoalan kampus yang belum terselesaikan, Azmi mempertanyakan mengapa pemerintah justru mendorong program yang dinilai bersifat simbolik dan seremonial.
Menurutnya, persoalan yang saat ini jauh lebih mendesak untuk diselesaikan meliputi:
1. Tingginya biaya pendidikan.
2. Terbatasnya akses beasiswa.
3. Lemahnya budaya riset dan inovasi.
4. Minimnya dukungan terhadap pengembangan akademik mahasiswa.
5. Krisis kesehatan mental mahasiswa yang semakin meningkat.
Azmi menegaskan bahwa mahasiswa membutuhkan kepastian masa depan dan kualitas pendidikan yang layak, bukan sekadar program makan gratis.
“Mahasiswa tidak hanya membutuhkan makan gratis. Mahasiswa membutuhkan masa depan yang jelas, kualitas pendidikan yang kuat, serta kesehatan mental yang diperhatikan negara,” ujarnya.
Sebagai tokoh muda di bidang pendidikan konseling, Azmi juga menyoroti kondisi psikologis mahasiswa yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia menyebut banyak mahasiswa saat ini menghadapi burnout akademik, kecemasan masa depan, tekanan ekonomi, hingga krisis identitas di lingkungan pendidikan tinggi.
Karena itu, ia menilai negara seharusnya lebih fokus memperkuat sistem pendampingan psikologis, layanan konseling kampus, serta membangun ekosistem pendidikan yang sehat dan suportif.
“Kesehatan mental mahasiswa tidak diselesaikan dengan slogan satu dapur satu kampus. Yang dibutuhkan mahasiswa adalah ruang belajar yang sehat, akses bantuan psikologis, dan jaminan masa depan pendidikan,” katanya.
Selain mengkritik wacana MBG di kampus, Azmi juga tetap pada gagasan awal yang menolak hal tersebut.
> “Kami tetap konsisten pada sikap penolakan terhadap MBG sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Banyak persoalan di internal kampus yang sampai hari ini belum mendapatkan penyelesaian yang jelas. Kampus seharusnya fokus menyelesaikan hal-hal tersebut terlebih dahulu,” tegas Azmi.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan marwah akademik perguruan tinggi agar tidak terjebak dalam agenda pencitraan politik yang mengaburkan substansi pendidikan. Ungkap Nuzulul, kepada tim Aceh Connect (20/5).
Menurut Azmi, anggaran pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat kualitas dosen, memperluas riset dan inovasi, meningkatkan fasilitas akademik, memperbesar akses beasiswa, serta membangun sistem kesehatan mental mahasiswa yang terintegrasi.
> “Bangsa besar dibangun melalui pendidikan yang kuat dan manusia yang sehat secara mental, bukan melalui agenda politik simbolik yang kehilangan arah substansi pendidikan.”
Menutup pernyataannya, Azmi menegaskan bahwa mahasiswa membutuhkan ruang untuk berkembang dan bertumbuh secara intelektual maupun psikologis.
> “Mahasiswa membutuhkan ruang tumbuh, bukan sekadar ruang makan.”tutup Azmi. [NM].
