Ilustrasi ibadah haji. (Foto: freepik)
ACEH CONNECT | VANDA ACEH — Haji tahun 2025 memang disebut sebagai “Haji Akbar” karena puncak wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, 6 Juni 2025. Hal ini menjadi momen istimewa dan memberikan keutamaan yang lebih besar, menurut banyak ulama dan sumber agama.
Menurut hadis, haji akbar memiliki pahala 70 kali lipat lebih utama dari haji biasa. Bertepatan dengan hari Jumat, yang merupakan hari istimewa dalam Islam. Haji akbar terjadi tidak setiap tahun, sehingga merupakan kesempatan langka untuk meraih keberkahan. Dirangkum Aceh Connect dari berbagai sumber, hingga 8 Juni 2025.
Semua media menyoroti pelayanan haji tahun ini 2025, terburuk dalam sejarah. Jama’ah lansia terlunta tidak dapat fasilitas yang sempurna, jadwal makan yang terlambat, bahkan ada yang tidak dapat tempat tidur. Terkesan kantor kementerian agama di daerah, hanya mempersiapkan keberangkatan bukan layanan haji terlayani hingga kembali kekampung halaman.
Meski Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh diwakili oleh Kasi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Dr H M Iqbal S Ag MH menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Tahun 1446H / 2025M.
Rapat ini digelar untuk mengetahui secara detail terkait kesiapan masing-masing satker saat pelepasan jamaah nanti agar pelayanan maksimal dan dipastikan semua jamaah berangkat dengan aman dan lancar. Beberapa waktu lalu.
Hingga kini belum ditemukan laporan akan adanya solusi tepat, mengatasi apa yang terjadi dengan yang dirasakan para jemaah haji di Mina atau dalam pelaksanaan kegiatan haji lainnya pada tahun ini.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyoroti berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh dari sisi kelembagaan, teknis, hingga pelayanan jemaah.
Hal ini ia sampaikan dalam forum Dialektika Demokrasi bertema “Strategi Timwas Haji Menaikkan Standar Layanan dan Keselamatan Jemaah” di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (5/6/2025).
“Sampai tadi pagi, kami dapat kabar dari Makkah ternyata masih juga belum selesai (beberapa masalah). Dari misalnya terpisahnya suami dan istri atau masih belum terberangkatkan, masih ada ego sektoral antar Syarikah,” kata Hidayat kepada media.
Persoalan semacam ini telah disampaikan dari berbagai pihak, agar pemerintah segera melakukan tindakan nyata untuk mengatasi persoalan yang terjadi sehingga dapat meminimalisir korban berjatuhan. Seperti yang diungkap langsung oleh Anggota Timwas Haji DPR RI, Muslim Ayub.
Muslim menyebutnya, ” pelaksanaan ibadah haji tahun ini (2025), sebagai yang terburuk dalam 30 tahun terakhir.”
“Bayangkan, tiga hari para jamaah kita—banyak di antaranya lansia—tidak mendapatkan tempat bermalam. Bahkan, 150 orang terpaksa dialihkan ke rumah sakit karena tidak kebagian tenda,” ujar Muslim Ayub di Mina, Arab Saudi, Jumat malam 6 Juni 2025 sebagaimana dilansir sokoguru.id.
Dari 12 kloter jamaah Aceh, dilaporkan 7 kloter belum mendapatkan tempat di tenda Mina, tempat penting bagi jamaah untuk beristirahat selama puncak ibadah haji.
Menurut Muslim, pemindahan ke rumah sakit yang berjarak 16 kilometer dari Mina bukan solusi ideal, apalagi banyak jamaah berusia di atas 70 tahun yang harus menjalani ritual lempar jumrah.
“Ini bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut nyawa dan keselamatan jamaah,” tegasnya.
Tak hanya tempat bermalam, sistem penempatan tenda juga dinilai amburadul. Penempatan dilakukan secara acak tanpa koordinasi antarwilayah. Bahkan, ada jamaah dari Jawa Barat yang ditempatkan di tenda wilayah Maluku dan sebaliknya.
“Jamaah Aceh juga tersebar ke mana-mana. Ini mengacaukan sistem logistik, layanan, dan pendampingan,” tambahnya
Lebih parah lagi, perusahaan layanan haji dari Arab Saudi, atau syarikat, disebut melepaskan tanggung jawab dengan menyerahkan persoalan ke Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia.
“Syarikat bahkan ada yang mogok tidak mau mengangkut jamaah. Siapa yang bertanggung jawab jika ada yang jatuh sakit?” ujar Muslim.
Selain soal akomodasi, kekacauan dalam distribusi makanan juga disorot. Banyak jamaah mengaku tidak mendapatkan makan tepat waktu dan sistem distribusinya dinilai semrawut.
“Sistem makan amburadul, tidak jelas. Ini harus menjadi bahan evaluasi besar bagi pelaksanaan haji tahun depan,” ujarnya.
Muslim Ayub mendesak Kementerian Agama segera mengambil tindakan konkret untuk mengatasi situasi darurat ini.
“Kalau ini terus dibiarkan, siapa yang bertanggung jawab kalau ada korban? Jangan tunggu kejadian buruk dulu baru bergerak,” pungkasnya.
Lebih miris lagi berbagai pihak keberatan menyalahkan pemerintah Arab Saudi, terus yang salah siapa?.
Dan meminta Pemerintah memberikan kompensasi kepada jamaah yang mengalaminya buruknya pelayanan, agar rasa keadilan diperolehnya. Ini ibadah haji, bukan kegiatan pelesiran. Dana haji yang telah terkumpul juga cukup besar, apa salahnya pemerintah meminta maaf dan memberinya kompensasi secara iklas agar penerima juga iklas. [*].
