Prof. Dr. Lili Romli, Magister Ilmu Politik
Jakarta, Acehconnect.com — Upaya Prabowo sebagai Presiden terpilih yang ingin merangkul semua Partai Politik, menjadi tanda tanya besar di kalangan Pengamat Politik. Apakah Prabowo ingin meniru kepemimpinan Jokowi yang diusung oleh PDIP saat itu, bebas dari kritik atas semua kebijakan karena partai pengusung (PDIP) menguasai kursi di parlemen.
Prabowo mungkin ingin nyaman dalam memimpin Indonesia menuju ke arah yang lebih baik, tanpa banyak dikritik oleh lawan politik. Resikonya jika koalisi terlalu gemuk, maka kerja Presiden tidak efektif dan bisa saja banyak mengandung kolesterol jahat. Seperti yang disampaikan banyak pengamat, Prabowo terlihat takut dikritik dan cepat negatif responnya.
Ikuti kutipan berikut :
Keinginan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, untuk merangkul partai-partai lain di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM), akan berdampak pada obesitasnya struktur Kabinet Prabowo-Gibran.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Lili Romli mengatakan, hal ini memang sudah menjadi konsekuensi karena banyaknya partai yang akan dirangkul.
“Memang mau tidak mau, konsekuensi merangkul partai-partai lain di luar KIM, akan berdampak pada obesitasnya struktur kabinet. Kabinet akan menjadi gemuk. Posisi menteri koordinator dan wakil-wakil menteri juga akan bertambah,” kata Prof. Lili ketika dihubungi Akurat.co, Rabu (24/4/2024).
Prof. Lili menambahkan, kabinet “gemuk” ini juga berkemungkinan akan membuat kinerja kabinet menjadi tidak efektif. Pasalnya, akan terjadi tumpang tindih program-program dari menteri yang berada di kabinet.
Selain itu, dirinya menegaskan bahwa kabinet yang gemuk juga akan menyedot anggaran negara. Sebab, masing-masing menteri akan memeroleh dana operasional beserta fasilitas-fasilitas lainnya yang dibiayai oleh negara.
“Para menteri itu, selain memeroleh gaji, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dana operasional menteri, juga (akan memperoleh) fasilitas-fasilitas lainnya, seperti rumah dinas dan kendaraan dinas. Semua itu dibebankan pada keuangan negara,” tutupnya.
PENGAJAR ilmu politik pada Universitas Indonesia Aditya Perdana menilai koalisi gemuk yang mungkin akan terjadi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa diimbangi dengan suara kritis masyarakat sipil. Ia menilai, karakter partai politik di Indonesia tidak sepenuhnya mampu menjadi oposisi yang baik.
“Kalau pun nanti ada satu atau dua partai di luar pemerintahan maka publik justru berharap banyak sama masyarakat sipil, akademisi yang terus kritis yang kemudian pemerintah dalam hal ini presiden nanti bisa menerima juga dan tidak berlaku keras,” kata Aditya saat dihubungi, Kamis (25/4).
Beberapa masyarakat juga menyampaikan bahwa mereka tidak butuh susu gratis, yang penting harga bahan pokok turun seperti harga beras sebelumnya berkisar 10.000/kg. Prabowo harus memastikan listrik dan BBM jangan naik, karena akan cenderung harga bahan pokok semakin melambung. [*].
