Kantor Dinas Pendidikan Aceh terkesan seperti Kerajaan dan Dinasty
Apa yang telah disetting Dinas Pendidikan Aceh sehingga Kemendikbudristek RI larut dalam pemberian anugerah, dan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki merasa berhasil mengangkat pendidikan di Aceh dipandang sesuatu berlebihan.
Apanya yang perlu dianugerahi dengan pengelolaan pendidikan pada SMK, menjalin kerjasama industri saja Dinas Pendidikan Aceh dipandang gagal. Terbukti salah satu tingkat pengangguran di Aceh tinggi dimulai dari lulusan SMK, yang tidak tersedia lapangan kerja sehingga harapan masyarakat Aceh menjadi semakin terpuruk. Ungkap warga Banda Aceh, 10 Juni 2023 kepada media ini.
Ungkapan itu ternyata sangat beralasan, media ini mencoba mencari data yang disampaikan BPS Aceh belum lama ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh per Februari 2023 sebesar 5,75 persen, pengangguran terbanyak dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya.
Pengangguran dari lulusan SMK tercatat sebanyak sebesar 9,73 persen per Februari 2023. Jumlah ini turun dibandingkan data Februari 2022 yang sebesar 11,85 persen. “Pada Februari 2023, TPT di Aceh dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,73 persen,” ujar Fungsional Statistisi BPS Aceh Yan Gustiana. Data BPS, (5/5/2023).
Sementara itu beberapa waktu lalu, Kemendikbudristek RI beri penghargaan tertinggi untuk Pemerintah Aceh sebagai daerah paling transformatif. Anugerah itu diberikan dalam pembinaan SMK melalui pembentukan BLUD, dan penerapan teaching factory dalam metode pembelajaran di sekolah kejuruan tersebut.
Penghargaan tertinggi itu, diberikan langsung oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim kepada Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki yang diwakili oleh asisten II Setda Aceh Mawardi, dalam ajang Anugerah Merdeka Belajar tahun 2023 di Gedung Trimurti, Prambanan, Yogyakarta.
Kunjungan Pj Gub Aceh ke Aceh Singkil. (Foto dok. Fatwa Umara).
Bertolak belakang dengan kenyataan, masyarakat Aceh mempertanyakannya.
Satu Tahun Pj. Gubernur Aceh: HIMATARA UINAR Pertanyakan Kinerjanya, saat kunjungan kerja Pj. Gubernur Aceh beserta Rombongan ke Kabupaten Aceh Singkil pada awal November 2022 lalu. Himatara mengirim rilisnya ke media ini awal Juni 2023 lalu.
“Hampir setahun sejak dilantik pada 6 juli 2022 silam, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, belum terlihat melakukan suatu gebrakan besar apapun yang dapat memajukan Aceh. Hal itu terlihat jelas dari nilai merah yang diberikan oleh Mendagri kepada Pj. Gubernur selaku Kepala Pemerintah Aceh yang gagal dalam menangani berbagai permasalahan mendesak, terutama dalam bidang Pendidikan.
Kemiskinan, Infrastruktur, penyelesaian HAM, pengendalian inflasi, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, stunting, pengelolaan dana APBA, dll. Dalam hal Kemiskinan, stunting, dan pengangguran, Aceh justru berada di atas rata-rata nasional”. Tulis Fatwa Umara, Pengurus Divisi Kajian Strategis HIMATARA FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
Awak media telah berulang kali bertandang ke Dinas Pendidikan Aceh, untuk melakukan klarifikasi. Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh, Fachrial, S.Pt. M.Si. dikenal sangat tertutup dan keberatan dikonfirmasi awak media dan selalu menghardik “ke Plh saja,” ucap Fachrial kepada media ini beberapa waktu lalu.
Masuk ke lingkungan Dinas Pendidikan Aceh terkesan sebuah kerajaan yang tidak jelas. Para anggota humas banyak yang ikut sang Kadis yang telah jadi Pj Bupati di Gayo Luwes. Bagaimana dengan honor dan status mereka, “apa masih beban Dinas Pendidikan Aceh?” Tanya beberapa awak media.
Sekreraris Dinas Pendidikan terkesan kurang menerima dinas itu di plh-kan hanya kepada seorang kabid. Asal kita mau klarifikasi dengan entengnya Fachrial menghardik: “ke Plh saja,” ujarnya sambil membuang pandangannya. [Am].
