H. M. Salim Fakhry, SE., MM, foto: Wikipedia.
Aceh Connect — Masyarakat Aceh di Yogyakarta mulai merasakan demokrasi yang kritis, sedikit saja memberikan kritik atas sebuah kebijakan di Aceh mendapat balasan intimidasi. Sayangnya kondisi ini mereka dapatkan dari sikap jajaran Pemkab Agara, sehingga ini masih memerlukan pendalaman.
Taman Pelajar Aceh Yogyakarta menilai bahwa situasi demokrasi di Kabupaten Aceh Tenggara sedang berada pada titik yang mengkhawatirkan. Peristiwa yang dialami oleh salah satu pemuda/mahasiswa Aceh Tenggara, Hamas Muda, yang menyampaikan kritik terhadap aspek moral kepemimpinan Bupati Aceh Tenggara, justru direspons dengan tindakan yang mengarah pada intimidasi melalui kehadiran dua oknum tidak dikenal yang meminta klarifikasi secara tidak transparan.
Peristiwa ini menegaskan adanya kecenderungan sikap anti-kritik yang dipertontonkan oleh pemerintah Aceh Tenggara. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kritik bukanlah bentuk permusuhan, melainkan instrumen kontrol publik yang sah dan konstitusional. Upaya membatasi atau menekan kebebasan berpendapat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi lokal dan mencederai hak dasar warga negara.
Ironisnya, situasi ini terjadi di saat Aceh Tenggara tengah menghadapi bencana yang menuntut kehadiran negara secara maksimal. Seharusnya pemerintah daerah, khususnya Bupati Aceh Tenggara, mengerahkan seluruh energi dan kebijakan untuk pemulihan pascabencana, pemenuhan kebutuhan korban, serta percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi. Namun yang tampak justru adalah upaya meredam suara kritis, alih-alih menyelesaikan persoalan rakyat.
Kami juga menyoroti respons sebagian ruang publik di media sosial yang cenderung defensif terhadap penguasa, tanpa disertai tawaran solusi konkret bagi pemulihan Aceh Tenggara. Diskursus yang hanya berorientasi pada pembelaan kekuasaan, tanpa empati terhadap penderitaan masyarakat, merupakan bentuk kegagalan moral dalam membaca situasi krisis.
Atas dasar itu, kami menegaskan bahwa pemerintah Aceh Tenggara harus menghentikan segala bentuk sikap anti-kritik dan membuka ruang dialog yang sehat, jujur, serta demokratis. Kritik harus dijadikan bahan evaluasi dan koreksi kebijakan, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan.
Demokrasi tidak tumbuh dalam ketakutan, dan kepemimpinan tidak diukur dari kemampuan membungkam, melainkan dari keberanian mendengar dan memperbaiki. Tulis Hidayatullah Rama Putra, Wakil Ketua Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, kepada media ini, Sabtu 3 Januari 2026.
Bupati Aceh Tenggara yang dihubungi melalui hp baik dengan WA dan hubungan telepon, menjelaskan secara terbuka kepada media ini, Senin 5 Januari 2026.
“Benar ada salah paham saat saya tidak ditempat, karena permintaan yang bersangkutan untuk mencopot Kadis Sosial, Kalaksa dan lain sebagainya tidak bisa kita penuhi begitu saja.
Sayangnya banyak media, tanpa melakukan klarifikasi seperti ini, langsung menulis yang kurang etika lah.
Tapi tidak apa, Hamas Muda itu ternyata masih saudara kandung saya, dan yang minta klarifikasi pun masih bersaudara dengan orang tua Hamas Muda. Boleh tanya orang tuanya.” Kata H. M. Salim Fakhry, SE., MM Bupati Aceh Tenggara, menjawab konfirmasi media ini dan berjanji akan kirim nomor HP orang tua Hamas Muda untuk informasi lebih lanjut.
Jadi tidak ada intimidasi, kebetulan keluarga saya juga banyak, termasuk keluarga Hamas Muda. Memang ada yang tidak terima, sehingga menanyakan kembali kepada keluarga Hamas Muda, tentang maksud dan tujuannya. Tambah Salim Fakhry. [Tr|Achyar-Yk].
