DR. Taufiq A. Rahim, Pengamat Ekonomi dan Sosial
Banda Aceh, Acehconnect.com. Sebaiknya Gubernur Aceh baca dan pelajari kembali makroekonomi dan sistem moneter dan keuangan berkaitan dengan konsepsi inflasi yang sebenarnya, jangan asal bunyi (asbun). Sehingga paham benar tentang pernyataannya bahwa inflasi Aceh terkendali sebesar 2,33 persen “year on year” (YoY) dan 0,73 “month to month” (mtm).
Hal ini berbanding dengan Januari 2024 yaitu 0,42 ( mtm) dan 2,12 persen (YoY), sementara itu secara nasional inflasi 2,76 persen (YoY) dan dianggap lebih rendah inflasi yang berlaku di Aceh dari pada nasional.
Sesungguhnya ini merupakan sajian data dari yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuannya, sehingga siapapun dapat membaca dan menganalisisnya. Secara normal dan realistik empirik bahwa, inflasi dipicu oleh konsumsi sehari-hari yaitu beras (yang naik harganya, konsumsi bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, ikan, daging dan lainnya, serta rokok.
Disamping itu adalah bahan bakar minyak (BBM), karena mobilisasi masyarakat yang mesti dilakukan untuk pendukung pekerjaan dan transportasi, maka ini yang masih memicu inflasi, baik secara nasional maupun di Aceh.
Karena itu Pj. Gubernur jangan berhalusinasi yang aneh-aneh berdasarkan data BPS tersebut asal bunyi (asbun) menyatakan terkendali. Ini mesti dipahami secara holistik, makroekonomi bahwa, ada persoalan moneter dan siklus makroekonomi antara rumah tangga masyarakat dan swasta yaitu, permasalahan yang krusial “velocity of money” (jumlah uang beredar) di Aceh rendah, kemudian “purchasing power parity” (daya beli) masyarakat rendah, ketidakadilan antar sektor dan wilayah sangat besar jurangnya.
Demikian juga sektor ril, sektor informal, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, industri menengah kecil (Usaha Mikro Kecil dan Menengah/UMKM), juga sektor primer yaitu, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan/nelayan sangat susah bergerak (tidak berdaya) secara produktif, ini disebabkan geliat pasar tidak bergerak sempurna atau lemah, jadi jumlah masyarakat miskin dan pengangguran di Aceh tinggi.
Maka secara empirik siklus barang dan jasa di pasar tidak mampu menggerakkan serta menggairahkan pasar (berlaku ketidakseimbangan pasar secara makroekonomi), ini juga hasil penelitian independen di luar BPS, sehingga makroekonomi Aceh sangat tidak signifikan bergerak, banyak persoalan masyarakat karena tidak memiliki uang (sebagai daerahnya ekonomi) untuk membelanjakan atau mengkonsumsi barang dan jasa, sehingga uang sebagai stimulus ekonomi Aceh , saat ini tidak sehat. Ketimpangan, ketidakadilan serta ketidakeseimbangan makroekonomi saat ini berlaku di Aceh.
Makanya, jangan dikatakan terkendali, itu asal bunyi (asbun) namanya. Juga jangan dilihat hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), para karyawan yang memiliki gaji tetap, ini tidak cukup pengkajian dan mendukung analisis inflasi terkendali.
Tetapi silahkan anda (Pj. Gubernur Aceh) memahami, melihat berfikir secara holistik makroekonomi bahwa, rakyat akar rumput menjerit, baik masyarakat umum maupun swasta aktivitas ekonomi tidak bergerak. Jadi kebijakan politik anggaran, anggaran belanja publik, pemahaman ekonomi dan politik Aceh jugan memiliki hubungan signifikan antara Aceh juga nasional, jadi jangan dilihat secara “partial”, sehingga tidak asal ngomong, tidak asal bunyi dan jangan “mentang-mentang”, maka kelola, urus dan benahi birokrasi (ASN) yang saat ini inefisien dan inefektif, sehingga mandat jabatan yang saat ini sebagai Pj. Gubernur Aceh (red : tidak sia-sia).
Jangan buat statemen seperti orang menggigau dalam mimpi dan berhalusinasi sebagai Pj. Gubernur Aceh, anda juga bukan praktisi politik, bangga seperti aktor yang selama ini tidak memiliki panggung, tiba-tiba seperti politisi yang mendapatkan jabatan. Tulis DR. Taufiq A. Rahim, dalam rilisnya yang langsung disampaikan ke media ini 19/3. [°]
