Aceh Miskin karena Kita Sendiri, Rahasianya Ada di Gedung ini
Banda Aceh, Acehconnect.com – Sepenggal kalimat terus terucap dari banyak sumber di lingkungan Pemerintah Aceh. Ke mana pun media ini menghadap, satu persatu pejabat Aceh menyampaikan hal yang sama: “Aceh memang liar.”
Bayangkan semua program dinas, hampir seluruhnya pokir. Tidak ada lagi anggaran reguler (red. minim), jadi bagaimana kita kerja. Kata beberapa sumber Pejabat Pemerintah Aceh di Banda Aceh, 7 Juni 2023.
Jangan salahkan Pj, dia bekerja sesuai hak dan kekuasaannya yang telah kita percayakan padanya. Tentu ada mandat khusus yang harus dia kerjakan, bukan dia tidak peduli. Tambah sumber tadi.
Beberapa masyarakat Aceh membenarkan hal tersebut, karena penduduk Aceh cuma berkisar 5 juta jiwa, sedang anggaran kita berkisar 17 T, ke mana uang itu raib dan kita tetap miskin. Sedangkan Sumut yang penduduknya berkisar 17 juta jiwa, anggarannya 15 T, “mereka tidak miskin?” ungkap seorang warga Aceh seakan bertanya kembali kepada awak media ini, 8 Juni 2023.
Beberapa hari sebelumnya media ini berdiskusi dengan rekan media lain, semua menyatakan hal yang sama: “Ya memang program mereka yang rencanakan, anggaran dititip pada dinas-dinas. Mereka juga punya media sendiri, segala kelengkapan perusahaan media dipenuhi, pokir media pun dilahapnya.”
Sebenarnya APH (Aparat Penegak Hukum) paham itu, tapi melakukan proses penegakan hukum untuk lembaga samacam DPRA tentu tidak mudah. “Intinya masyarakat salah pilihlah, mereka kadang sudah berulang periode dipilih, tapi Aceh tetap miskin.” Ungkap beberapa awak media, di Banda Aceh.
Untuk membuktikan informasi tersebut, media ini telah berusaha klarifikasi ke DPRA, namun belum berhasil untuk mengambil kesimpulan. Namun, melalui jaringan investigasi, media ini pernah mencoba menawarkan kerjasama publikasi pada salah seorang anggota DPRA dari Partai Demokrat asal Aceh Besar. “Saya punya media sendiri, katanya, coba lihat aja semuanya ada di media itu,” jawabnya beberapa waktu lalu.
Berita ini telah diminta klarifikasi ke Sekwan DPRA, Karo Humas dan Biro Hukum DPRA. Hingga berita ini diturunkan (Kamis 8/6) siang, belum mendapat respon dari pihak terkait. [Tr].
