Banda Aceh, Acehconnect.com. Setelah redaksi acehconnect.com dibanjiri pesan-pesan melalui WhatsApp dan rilis warga masyarakat Aceh, sejak 20 Juni 2023 hingga 25/6/23. Redaksi mencoba menelusuri ke berbagai pihak termasuk web Humas Pemerintah Aceh sejak 23/6/23, sayang baru 25/6/23 web Pemerintah Aceh baru dapat diakses media ini.
Semua rilis Lsm, warga masyarakat Aceh mendesak Pj Bupati Pidie agar bijak dalam mensikapi harapan masyarakat, menyampaikan masukan secara benar ke Pemerintah Pusat.
Yeni Hartini selaku Koordinator Program Solidaritas Perempuan (SP) Aceh sangat menyesali langkah pemerintah untuk meratakan bangunan yang merupakan lokasi terjadinya pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.
“Sangat disesalkan tindakan penghancuran Rumoh Geudong, maka tidak menutup kemungkinan saksi-saksi pelanggaran HAM nantinya bisa dimusnahkan secara perlahan”. Ungkapnya 20/6/23.
“Untuk lebih tepat dan benar serta akurat, kita Mahasiswa Pidie mengajak PJ Bupati Pidie untuk berdiskusi terkait insiden ini, agar indikator kenapa dan mengapa ini bisa terungkap, benar dan tidaknya juga bisa kita ketahui terkait kebijakan penertiban ini,” ujar Irwandi MJ, Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh (Jumat 23 Juni 2023).
Sekjend SEMMI Kom. UIN Ar-Raniry, Rieza Alqusri, meminta Pj Bupati Pidie agar tidak salah dalam memberikan pernyataan tentang Rumoh Geudong dan meminta Pj Bupati Pidie bertanggung jawab atas kejadian ini, “Berani kali dia, Wahyudi Adisiswanto yang bukan putra daerah dan hanya menjabat sebagai Pj Bupati diduga ikut serta menghilangkan tempat bersejarah itu,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) Komisariat UIN Ar-Raniry, mengkritik keras pernyataan Pj Bupati Pidie yang meragukan status sejarah Rumoh Geudong. Rieza Alqusri yang merupakan putra asli Pidie menyampaikan bahwa Rumoh Geudong adalah sebuah tempat bersejarah yang sangat dihargai oleh masyarakat Aceh. Tempat itu menjadi saksi bisu dari tragedi penyiksaan yang mengerikan yang pernah dilakukan oleh aparat militer selama masa konflik di Aceh. (24/6/23).
Pesan-pesan lain yang diterima redaksi, semua mengarah kepada Pj Bupati Pidie , Wahyudi Adisiswanto yang diharap dapat bersikap bijak menjelaskan ke pusat agar hati-hati dalam menangani gejolak dan harapan masyarakat Aceh.
Dari sumber informasi Humas Pemerintah Aceh : Sekda Aceh Sudah Tinjau Lokasi Kunker Presiden RI, di Rumoh Geudong.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Bustami, bersama Pj Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto dan tim dari Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan RI, meninjau rencana lokasi kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo, di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron Kecamatan Geulumpang Tiga, Kamis (22/6/2023). “Sesuai arahan Pak Gubernur, hari ini kita bersama Pemkab Pidie dan tim dari Kemenko Polhukam, meninjau kesiapan lokasi yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, yang dijadwalkan pada 27 Juni mendatang,” ujar Bustami.
“Seperti biasanya, kunjungan Pak Presiden selalu menarik antusias masyarakat. Kita semua tentu ingin semua berjalan lancar dan tertib, oleh karena itu, segala sesuatunya tentu harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Kadis Perkim bersama tim akan terus memantau persiapan di lokasi ini,” imbuh Bustami.
Sebelum ke Rumoh Geudong, Sekda bersama Pj Bupati Pidie dan tim dari Kemenkopolhukam RI, menggelar Rapat dan Sosialisasi Persiapan Kick Off Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, di ruang pertemuan Meuligoe Bupati Pidie.
Pada kunjungan kerjanya ke Pidie hari ini, Sekda turut didampingi oleh Kepala Dinas Perkim Aceh M Adam, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Azhari. Demikian isi informasi dari Humas Pemerintah Aceh, yang baru bisa diakses media ini 25/6/23.
Ketua Lsm Aceh Muda Mupakat (AMM) Pidie Muhammad meyampaikan, “Bantuan Pemerintah tidak terlalu diperbincangkan, akan tetapi jangan hilangkan bukti sejarah.”. Pintanya melalui WhatsApp, diterima ac pagi ini 25/6/23. [Tr]
